1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, atau BAST terkait perolehan barang apabila BMN berupa tanah belum bersertipikat
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa tanah belum bersertipikat
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan (apabila ada)

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Jangka waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan

Tidak dipungut biaya

Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan saran dan masukan terkait layanan KPKNL Yogyakarta dapat disampaikan melalui: 

1. Call Center Halo DJKN 150-991 
2. Email: ki.kpknlyogyakarta@kemenkeu.go.id 
3. Whatsapp Pengaduan KPKNL Yogyakarta 085293178564 
4. Pengaduan langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) pada KPKNL Yogyakarta