1. Baru : a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif); f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); g. Fotokopi persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut; h. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa Dokumen Yang Disampaikan Benar Adanya, Bersedia Diperiksa Fisik Keberadaan Kapal Tersebut, Bukan Modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing.
2. Modifikasi : a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,- c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif); f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); g. Fotokopi persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut; h. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Dokumen Yang Disampaikan Benar Adanya, Bersedia Diperiksa Fisik Keberadaan Kapal Tersebut, Bukan Modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing; i. Fotokopi SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI; j. Fotokopi Dokumen Kapal (Grosse akta, surat ukur, Pas besar/kecil, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan/keselamatan); k. Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang; l. Fotokopi persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (bila ada ganti nama kapal).
3. Alih Kepemilikan : a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-; c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan); d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa; e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (tentatif); f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); g. Fotokopi persetujuan penggunaan nama kapal dari Dirjen Perhubungan Laut; h. Surat keterangan tukang atau galangan kapal; i. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa : - Bahwa Dokumen Yang Disampaikan Benar Adanya; - Bersedia Diperiksa Fisik Keberadaan Kapal Tersebut; - Bukan Modifikasi Kapal eks. Asing dan/atau Kapal eks. Pelaku IUU Fishing. i. Fotokopi SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI; a. Fotokopi Dokumen Kapal (Grosse akta, surat ukur, Pas besar/kecil, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan/keselamatan); b. Fotokopi Akta Jual Beli kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil jual beli); c. Fotokopi Akta Hibah kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil hibah); d. Fotokopi Penetapan Waris kapal perikanan yang disahkan oleh notaris (untuk kapal dari hasil waris); e. untuk kapal modifikasi, dokumentasi sebelum dilakukan modifikasi f. Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping dan belakang; g. Fotokopi persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan); h. Fotokopi persetujuan penggantian nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (bila ada ganti nama kapal).

1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
2. b. Menerima tanda terima berkas;
3. c. Menerima Izin/Nonizin.

3 Hari 3 Jam 20 Menit

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan Pengadaan Kapal

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)