Fasilitasi Kajian dan Pertimbangan Hukum

  1. Dokumen/berkas pendukung
  2. Tanda pengenal/identitas

  1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
  2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
  3. Menyerahkan Draft Kajian Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  4. Pengguna Layanan Menerima Hasil Draft Kajian Hukum yang telah dikoreksi untuk di Sempurnakan Berdasarkan Hasil Koreksian;
  5. Menyerahkan Kembali Hasil Draft Kajian Hukum yang telah disempurnakan Berdasarkan Hasil Koreksian; dan
  6. Menerima Hasil Kajian Hukum dan Pertimbangan Hukum yang telah ditetapkan.

14 Hari

Tidak dipungut biaya

Kajian Hukum dan Pertimbangan Hukum.

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) What’sup 0816 4913 0033 

4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261 

5) Faximile : (0561) 730062 

6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com 

7) Instagram : Birohukum_provkalbar 

8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)


B. Alur Penanganan Pengaduan:

1) Pengguna Layanan Menyampaik an Secara Lisan /Telepon/Ter tulis

2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan

3) Tim Pengelola Pengaduan

4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan


C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Fasilitasi Kajian dan Pertimbangan Hukum"