1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas

1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
4. Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Substansi Rancangan Perdaturan Daerah dan Mengikutsertakan Pengguna Layanan dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
5. Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah diharmonisasi;
6. Pengguna Layanan Menyampaikan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah Diharmonisasi untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Kalbar;
7. Pengguna Layanan Bersama Petugas Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
8. Pengguna Layanan Memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus yang Disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi, DIT, PHD Kementerian Dalam Negeri;
9. Pengguna Layanan Mengajukan Kembali Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Diperbaiki Sesuai Hasil Fasilitasi dan Telah di paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pada tiap Halamannya untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
10. Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan

6 bulan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui: 

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 

3) What’sup 0816 4913 0033 

4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261 

5) Faximile : (0561) 730062 

6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com 

7) Instagram : Birohukum_provkalbar 

8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

B. Alur Penanganan Pengaduan:

1) Pengguna Layanan Menyampaik an Secara Lisan /Telepon/Ter tulis

2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan

3) Tim Pengelola Pengaduan

4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: 

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 

3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja