1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi NPWP;
3. Fotokopi Sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
5. Surat Pernyataan tidak rangkap jabatan (bermaterai);
6. Surat Pernyataan bersedia membuka rekening untuk setiap perkara kepailitan atas nama debitur pailit (bermaterai);
7. Surat Pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit (bermaterai);
8. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit (bermaterai);
9. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bermaterai);
10. Surat Pernyataan bersedia untuk menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabakan kerugian harta pailit (bermaterai);
11. Surat Pernyataan bersedia dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus, jika terbukti melanggar kode etik Kurator dan Pengurus dan ketentuan perundang-undangan (bermaterai);
12. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
13. Surat Keterangan catatan kepolisian;
14. Pas poto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter);
15. Tanda Bukti terdaftar sebagai Advokat/Akuntan Publik;
16. Surat keterangan telah bekerja pada kantor advokat atau kantor akuntan publik paling singkat 3 (tiga) tahun;
17. Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi yang di legalisir Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
18. Bukti pembayaran PNBP pendaftaran Kurator dan Pengurus sebesar Rp. 5.000.000,-;
19. Alamat surat menyurat pemohon (alamat kantor).

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum disertai dokumen persyaratan;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan verifikasi administrasi;
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam waktu 7 (tujuh) hari;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Jika berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui surat untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
6. Pemohon harus melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan;
7. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak;
8. Dalam hal terjadi penolakan, biaya permohonan pendaftaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan;
9. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.

7 (tujuh) hari kerja dalam hal dokumen persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

Rp. 5,000,000

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105