1. 1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. 2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
3. 3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
5. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

1. 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. 2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. 4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. 5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

2 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.