1. 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. 6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakuan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

1. 1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. 5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan.