1. 1. Surat permohonan dari pemohon/instansi penanggung jawab juridis
2. 2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. 3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. 4. Surat eksekusi dari kejaksaan
5. 5. Identitas pemilik (KTP dan KK)
6. 6. Dokumen dan surat yang sah terkait Basan atau Baran yang diambil
7. 7. Spesifikasi/ rekam jejak Basan atau Baran yang akan diambil
8. 8. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
9. 9. Penetapan perkiraan sendiri nilai nominal Basan atau Baran dari Kepala Rupbasan

1. 1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan 2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan 3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat 4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara Pengambilan Basan atau Baran 5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan 6. Untuk kategori Basan atau Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (nilai maksimal 100 juta diputuskan Kepala Rupbasan,100 sampai dengan 300 juta diputuskan oleh Kantor Wilayah atas usul Kepala Rupbasan, 300 juta keatas diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kantor Wilayah) 7. Setiap pengambilan Basan atau Baran wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi pemohon dapat menerima Basan atau Baran dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat adminitrasi yang didelegasikan

Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan waktu masing-masing tingkat penetapan kewenangan maksimal tujuh hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Rp. 0,-

Terselenggaranya pengambilan Basan atau Baran kepada yang berhak

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak pengaduan, No. HP, SMS Pengaduan, Email, dan Website 

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

 3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan