1. 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
2. 2. Foto copy KTP (Direktur/Ketua/Penanggung Jawab Perusahaan/Ketua Koperasi)
3. 3. Foto copy NPWP
4. 4. Pas foto (Direktur/Ketua/Penanggung Jawab Perusahaan/Ketua Koperasi) ukuran 3 x 4 cm hitam putih / berwarna
5. 5. Khusus untuk PT. dilampiri pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM (Asli) untuk dilegalisir.

1. 1. Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau melalui perizinan online;
2. 2. Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar monitoring oleh Front Office,
3. 3. Jika pendaftaran online dilakukan pemeriksaan berkas, jika sudah lengkap dan benar mencetak surat permohonan dan kelengkapan persyaratan, menerima permohonan dan mencetak lembar monitoring oleh Front Office;
4. 4. Front Office merouting aplikasi ke Back Office dan menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan
5. 5. Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan mendisposisi ke Kasi Pelayanan yang diteruskan ke petugas Back Office yang menangani perizinan terkait;
6. 6. Back Office memproses berkas berdasarkan berkas permohonan izin, mencetak Izin jika disetujui dan membuat surat penolakan jika tidak disetujui;
7. 7. mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengentry lokasi di aplikasi GIS
8. 8. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kasi Pelayanan;
9. 9. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kabid Pelayanan Perijinan;
10. 10. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Sekdin PMPTSP
11. 11. Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP;
12. 12. Penomoran dan pencatatan di buku register oleh Front Office;
13. 13. Front Office mengarsip berkas permohonan yang telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok;
14. 14. Bagian pengambilan memberitahukan ke pemohon melalui SMS Center;
15. 15. Pengambilan Izin oleh pemohon

3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan pengaduan