1. 1. IUP-B Atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus danbidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diverifikasi usaha;
4. Surat dukungan kepala dinas yang membidang perkebunan Kabupaten/Kota;
5. Surat dukungan diverifukasi usaha dari Intansi terikat;
6. Izin lingkungan dari gurbenur atau bupati/walikota sesuai kewenangan ;dan
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP
2. Kepala Dinas DPMPPTSP menerbitkan surat undangan rapat dan meyampaikan surat undangan rapat tersebut beserta dokumen (komitmen) sesuai persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menerima surat undangan rapat beserta dokumen (komitmen) dari Kepala Dinas DPMPPTSP dan mendisposisikan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dokumen
5. Tim Teknis mengikuti rapat teknis di Dinas DPMPPTSP - Dokumen lengkap: dilaksanakan proses pembuatan pertimbangan teknis - Dokumen tidak lengkap: melalui forum rapat teknis disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen
6. Tim Teknis membuat konsep pertimbangan teknis dan Mendokumentasikan Surat Pertimbangan Teknis dan Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi UsahaPerkebunan kepada Kepala Dinas DPMPPTSP
7. Kepala Dinas DMPPPTSP menerima Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

2 (dua) harikerja setelah berkas di ajukan

-

Surat PertimbanganTeknisIzinPersetujuanDiverifikasi Usaha Perkebunan

  Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email :nakbunbatubara@gmail.com

Jam Pelayanan :Senin-Kamis : (08.00-16.00 wib), Jumat : (08.00-15.00 wib)