1. Surat Pernyataan Kepala OPD
2. Foto Copy SK CPNS dilegalisir
3. Foto Copy SK PNS dilegalisir
4. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir
5. Foto Copy IJAZAH Terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir
6. Foto Copy SKP dua tahun terakhir dilegalisir
7. SK PMK dilegalisir (jika ada)
8. Foto copy surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilegalisir
9. uraian tugas dari kepala OPD (yang menandatangangi minimal pejabat Eselon II)
10. Foto copy surat izin belajar dilegalisir
11. bukti keterangan akreditasi kampus
12. bukti ijazah yang diperoleh telah tercatat pada data Base pangkalan data DIKTI Kementerian Menristekdikti RI
13. Foto copy SK Jabatan terakhir dan sebelumnya dilegalisir
14. foto copy surat pernyataan pelantikan (SPP) terakhir dan sebelumnya
15. foto copy berita acara pengangkatan sumpah jabatan terakhir dan sebelumnya dilegalisir
16. Riwayat jabatan
17. Foto copy SK Pemberhentian dan Fungsional bagi yang pernah Fungsional
18. foto copy surat tanda lulus ujian dinas TK.II / Diklat PIM TK.III/ S2 dilegalisir
19. Foto copy surat tanda lulus ujian dinas (STLUD) TK.I dilegalisir
20. SK PAK (Penetapan Angka Kredit) Asli dan Foto copy PAK terakhir dan sebelumnya dilegalisir
21. Foto copy SK Jabatan Fungsional dilegalisir
22. (GOL. IV/c ke atas 4 rangkap, staf/reguler/PI Map Merah), (GOL.IV/a dan IV/b 3 rangkap, struktural pilihan jabatan map biru), (GOL.III/d ke bawah 2 rangkap, Fungsional map kuning)

1. 'Pejabat Pengadministrasi Kenaikan Pangkat; Menerima usul Permohonan Kenpa, memeriksa jumlah berkas dan kelengkapan persaratan dari cecklist, mencatat dan mengagendakan berkas usul sesuai pembagian SKPDnya, membuat surat pengembalian berkas.
2. 'Pejabat pengadministrasi umum (THL); Mencatat dan mengagendakan berkas seluruh SKPD
3. 'Kaubbid Memeriksa dan meneliti berkas usul serta kelengkapan lainnya memberi disposisi; jika benar dan memenuhi kelengkapan yang diminta diberikan disposisi untuk proses lebih lanjut jika tidak / salah maka dikembalikan kepejabat pengadministrasi Kenaikan Pangkat.
4. Pejabat Pemroses Kenaikan Pangkat; memeriksa kembali berkas usul, dan memperisapkan bahan untuk Baperjakat kemudian membuat bahan rapat Baperjakat dan kemudian dilaksanakannya Baperjakat.
5. Kasubbid Kenaikan Pangkat memeriksa dan meneliti ; Jika ya diberikan paraf jika tidak maka akan dikembalikan ke Pejabat pemroses Kenaikan Pangkat
6. Pejabat Pemroses Kenaikan Pangkat dengan mengentri ke aplikasi SAPK, Membuat nota persetujuan, membuat pengantar
7. Kabid Kepangkatan memeriksa dan meneliti ; Jika ya diberikan paraf jika tidak maka akan dikembalikan ke Kasubbid Pangkat
8. Sekretaris memeriksa dan meneliti ; Jika ya diberikan paraf jika tidak maka akan dikembalikan ke Kabid Pangkat. Kepala BKD memeriksa dan meneliti ; Jika ya diberikan paraf jika tidak maka akan dikembalikan ke Sekretaris.
9. Assisten III (Administrasi dan Keuangan) memeriksa dan meneliti draf SK Kenpa ; Jika ya diberikan paraf jika tidak maka akan dikembalikan ke Ka. BKD. Sekretaris Daerah memberikan paraf nota usul dan pengantar Kenpangkatan ;
10. TAMBAHAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERUBAHAN GOL.III/d-IV/a: 1. Bupati memberikan tanda tangan dan nota untuk golongan IV/a keatas.Kasubid mengantarkan berkas usul kenaikan pangkat Gol IV ke BKD Provinsi Lampung untuk kemudian dilaksanakan baperjakat provinsi. BKD Provinsi membawa berkas kenaikan pangkat golongan IV/a ke atas ke BKN Regional V dan IV/c keatas ke BKN Pusat Jakarta. 2. BKN memeriksa, meneliti, memproses Usul Kenpa untuk diterbitkannya Nota Persetujuan Kenpa PNS yang diusulkan, Nota Persetujan BKN merupakan dasar untuk mencetak SK Kenaikan Pangkat PNS BKD Provinsi yang berwenang untuk mencetak SK Kenaikan Pangkat PNS Golongan IV/a ke atas. 3. SK Kenaikan Pangkat PNS jika selesai di cetak BKD mengambil SK kenaikan pangkat tersebut

Tidak dipungut biaya

Max 4 bulan