Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

  1. Fotocopy KTP Pemilik Tanah
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemilik Tanah
  3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pemilik tanah bermaterai, diketahui 2(Dua) orang saksi dan Ketua RT setempat
  4. Fotocopy KTP saksi pada surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
  5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

  1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepeda Petugas Pelayanan di meja pelayanan
  2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
  3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
  4. Panitia Pemeriksaan Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
  5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
  6. Lurah menandatangani/Melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
  7. Petugas Pelayanan memberikan nomor registerasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
  8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani/di Legalisasi Lurah

5 Hari

Tidak dipungut biaya

Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Kantor Kelurahan Karang Rejo

JL. Murai No. 17 RT. 10

Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah"