1. 1. Hibah kepada Badan, Lembaga berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat : a. Surat Permohonan dari Pengurus kepada Bupati Kudus, dengan diketahui desa dan kecamatan dengan tembusan Kepala Bagian Kesra dan BPPKAD Kab. Kudus; b. SusunanPengurus; c. RAB hibah, jika RAB melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juta dan untuk kegiatan konstruksi/bangunan maka RAB harus dibuat/diketahui oleh teknis yang berkompeten dan kegiatan kontruksi/bangunan tersebut tidak dilaksanakan di tanah perorangan dana tau tidak tanah desa (status tanah wakaf); d. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; e. Surat Keterangan tidak tercatat sebagai Aset Desa dari Desa/Kelurahan; f. Surat Pengesahan atau Penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. (pengurusnya, keberadaaannya tidak dibawah pengelolaan organisasi masyarakat berupa “yayasan/perkumpulan”); g. Rekening Lembaga yang masih aktif; h. Semua berkas disusun dalam bentuk proposal pengajuan hibah.
2. 2. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan : 1. Surat Permohonan dari Pengurus kepada Bupati Kudus, dengan diketahui desa dan kecamatan dengan tembusan Kepala Bagian Kesra dan BPPKAD Kab. Kudus; 2. SusunanPengurus; 3. RAB hibah, jika RAB melebihi 50 juta dan untuk kegiatan konsruksi/bangunan maka RAB harus dibuat/diketahui oleh teknis yang berkompeten dan kegiatan kontruksi/bangunan tersebut tidak dilaksanakan di tanah perorangan dan atau tidak tanah desa (status tanah wakaf); 4. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan dan memiliki secretariat tetap; 5. Akte Notaris Organisasi/lembaga dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI minimal 3 tahun; 6. Rekening Lembaga yang masih aktif; 7. Semua berkas disusun dalam bentuk proposal pengajuan hibah.

1. 1. Proposal dikirim kepada Bupati Kudus dengan tembusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus; 2. Diadakan survey ke lokasi/tkp pemohon bantuan; 3. Diusulkan melalui musrenbang dituangkan dalam KUA dan PPAS.

Apabila sudah teranggarkan di APBD untuk proses penyelesaian pelayanan diestimasikan 1 s.d. 3 bulan

Tidak dipungut biaya

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

1. Diinventarisir;

2. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

3.Dilaksanakan rapat koordinasi untuk mencari solusi.