1. Surat permohonan perubahan bendahara dari OPD

1. OPD menyampaikan surat permohonan perubahan bendahara ke Badan Keuangan Daerah;
2. Fungsional Umum pada Bidang Perbendaharaan menyiapkan telaahan staf berdasarkan disposisi Kepala BKD;
3. Telaahan Staf tentang persetujuan Walikota untuk perubahan Surat Keputusan Bendahara OPD diverifikasi dan diparaf oleh Kasubbid, Kabid Bidang Perbendaharaan dan Sekretaris BKD;
4. Kepala BKD menandatangani Telaahan Staf tentang persetujuan Walikota untuk perubahan Surat Keputusan Bendahara OPD;
5. FU Bidang Perbendaharaan menyiapkan draft perubahan SK Bendahara berdasarkan disposisi Walikota;
6. Draft perubahan SK Bendahara disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dikoreksi;
7. FU Bidang Perbendaharaan menyiapkan draft perubahan SK Bendahara berdasarkan hasil koreksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan sekaligus menyiapkan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
8. Draft perubahan SK Bendahara diparaf oleh pejabat terkait dan disampaikan ke Bagian Hukum Setda untuk diproses lebih lanjut;
9. Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyerahkan perubahan SK Bendahara OPD ke BKD;
10. FU mengarsipkan dan mendistribusikan perubahan SK Bendahara ke OPD terkait.

1. OPD mengajukan permohonan perubahan bendahara;

2. Bidang Perbendaharaan menyiapkan telaahan staf sesuai disposisi Kepala BKD atas surat permohonan OPD;

3. Bidang Perbendaharaan menyiapkan draft perubahan SK sesuai disposisi Walikota;

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengoreksi draft perubahan SK yang disampaikan Bidang Perbendaharaan;

5. Bidang Perbendaharaan menyiapkan draft perubahan SK sesuai hasil koreksi bagian hukum dan nota pengajuan konsep naskah dinas.

Tidak dipungut biaya

Penetapan SK Bendahara OPD

1. Telepon : 0755 - 325941

2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id

3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id