1. 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. 6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakuan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

1. 1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. 5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;

- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;

- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;

- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;

- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;

- dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama;

- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA ;

- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/LPKA, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.