1. Pemohon mengisi daftar isian permohonan izin secara online serta mengunggah dokumen administrasi dan atau mengajukan berkas permohonan berikut soft copy pdf melalui oss.go.id.

1. Pemohon mengisi daftar isian permohonan izin secara online serta mengunggah dokumen administrasi dan atau mengajukan berkas permohonan berikut soft copy pdf melalui oss.go.id.
2. Pemeriksaan berkas (yang sudah diisi dan dilengkapi syarat-syaratnya), apabila berkas lengkap di verifikasi oleh OPD teknis dan melakukan tindak lanjut untuk mengirimkan kode billing pembayaran PNBP kepada pemohon.
3. Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai kode billing yang didapat dan mengunggah bukti bayar pada web oss.go.id sesuai waktu yang ditentukan.
4. Apabila pembayaran berhasil, permohonan masuk ke sistem Gistaru ATR/BPN dan dilakukan notifikasi petugas. Pemohon akan mendapat notifikasi jadwal peninjauan lapangan oleh petugas lapangan.
5. Dilakukan peninjauan lapangan dan pengolahan data hasil tinjau lapangan.
6. Rapat pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Kantor Pertanahan mengunggah Pertimbangan Teknis Pertanahan secara elektronik pada sistem Gistaru
8. OPD Teknis melakukan notifikasi untuk diteruskan pada DPMPTSP sistem OSS.
9. DPMPTSP melakukan persetujuan PKKPR pada sistem OSS
10. Pemohon menerima produk KKPR melalui sistem OSS.

22 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pengesahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

1. Pemohon melakukan pengaduan melalui Website Damarmojo.lapor.go.id

2. Pengaduan melalui Website akan otomatis dilakukan disposisi ke DPMPTSP

3. Langkah pertama DPMPTSP mengirimkan Tanggapan awal yang isinya Ucapan Terima Kasih dan Tindak Lanjut Sesuai Batas waktu yg di tentukan

4. DPMPTSP akan Mengirimkan Jawaban pengaduan pemohon di sertai Lampiran data Pendukung (Jika ada)