1. Buku Nikah asli/Duplikat asli
2. Fotocopy Buku Nikah pada kertas ukuran A4 (bermaterai 10.000, cap pos).
3. Fotocopy KTP pada kertas ukuran A4 (bermaterai 10.000, cap pos).
4. Surat Gugatan / Permohonan Perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.
5. Surat Izin Atasan (bagi PNS/Anggota POLRI/Prajurit TNI).

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan dapat ditambah sesuai sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara, yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3.
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan kepada asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaa perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan, minimal rangkap 2 atau sebanyak jumlah Tergugat, serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara tergantung dari banyaknya persidangan yang harus dijalani oleh para pihak

Penetapan Pengadilan

Penanganan Pengaduan :

• Melalui sistem Pengaduang Langsung Mahkamah Agung 
  
• Prosedur Penanganan Pengaduan
  
• Mekanisme Penanganan Pengaduan
  
• Hak Pelapor dan Hak Terlapor
  
• Formulir Pengaduan
  
• Rekapitulasi Pengaduan