1. Bagi Tindak Pidana Umum: - Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - Telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
3. Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
4. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
5. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
6. Salinan register F dari Kepala Lapas;
7. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
8. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui;
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
5. - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi
8. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
9. Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi
10. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal

Tidak dipungut biaya

Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

- 

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah danmemberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

-Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.