1. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan: a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta; b. Menunjukkan identitas diri.
2. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis,memuat: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor jelas; c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian. Alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, misal apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara. pengaduan dilengkapi dengan nomor perkara; d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan.
3. Dalam hal pengaduan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIWAS, memuat: a. Identitas pelapor; b. Identitas terlapor jelas; c. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas. misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, maka pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan; e. Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara Iengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.
4. Uraian materi yang diadukan, meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim; b. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadiian; c. Penyalahgunaan wewenang/jabatan; d. Pelanggaran sumpah jabatan; e. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; f. Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; g. Pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara; h. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh aparat lembaga peradilan, atau sebagai anggota masyarakat; i. Pelanggaran hukum acara. baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman; j. Mal administrasi. yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif; k. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang, dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.
5. Pengaduan tidak layak ditindaklanjuti apabila: a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang memadai; b. Pengaduan yang memuat unsur pidana akan disarankan melanjutkan ke Kepolisian/Kejaksaan; c. Materi pengaduan menyangkut substansi putusan/penetapan Pengadilan, akan disarankan menempuh upaya hukum; d. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, disarankan disampaikan kepada instansi yang berwenang; e. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya; f. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

1. Pengaduan dilaksanakan melalui Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
2. Masyarakat menyampaikan pengaduan secara lisan dan tertulis atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI yang ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
3. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan: a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta; b. Petugas Meja Pengaduan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-Rl; c. Petugas Meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.
4. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis: a. Petugas pengaduan menerima surat pengaduan dan memberikan tanda terima surat kepada pelapor; b. Petugas Meja Pengaduan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI. Dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan dan dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan; c. Petugas Meja Pengaduan meneruskan surat pengaduan kepada Panitera Muda Hukum; d. Panitera Muda Hukum mencatat surat pengaduan dalam register pengaduan, kemudian menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. e. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menangani pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung, terhadap pengaduan yang terkait dengan Hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; f. Dalam hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk menangani pengaduan, Ketua Pengadiian Tinggi Agama DKI Jakarta membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan menyampaikan laporan hasilnya (LHP) pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl.
5. Dalam hal pengaduan dilakukan secara elektronik: a. Memuat identitas pelapor dan terlapor secara jelas; b. Memuat dugaan perbuatan yang dilanggar secara jelas, menyertakan alat bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan yang disampaikan (nama, alamat, nomor kontak pihak lain yang bisa dimintai keterangan lebih lanjut; c. Apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti meskipun pelapor tidak mencantumkan identitas secara Iengkap; d. Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima wajib diteruskan kepada Badan Pengawasan; e. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menangani pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung, terhadap pengaduan yang terkait dengan Hakim dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan hasilnya (LHP) disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; f. Dalam hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk menangani pengaduan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membentuk tim penanganan pengaduan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl.

a.     Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  sejak diterima wajib diteruskan kepada Badan Pengawasan;

b.     Laporan Hasil Pemeriksaan delegasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pemeriksaan melaui aplikasi SIWAS MA-RI atau secara langsung melalui surat dikirim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan mencantumkan:

a.     Berita Acara Pemeriksaan;

b.     Surat Tugas;

c.     Surat panggilan;

d.     Disposisi-disposisi;

Tidak dipungut biaya

Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan (LHPP)