1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten dari bupati untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur.
2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati.
3. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan.
5. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
6. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian.
7. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
8. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
9. Fotokopi Tanda Lunas PBB tahun terakhir.
10. Fotokopi surat pernyataan tertib pendaftaran dan bukti pembayaran iuran BPJS tenaga kerja bulan berjalan.
11. Fotokopi surat pernyataan tertib pendaftaran dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan berjalan.

1. Mengajukan permohonan izin usaha melalui portal OSS.
2. Memproses permohonan izin usaha.
3. Memenuhi persyaratan komitmen.
4. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.
5. Memberikan rekomendasi izin usaha.
6. Memberikan rekomendasi izin usaha.
7. Memeriksa rekomendasi Tim Teknis.
8. Menotifikasi permohonan izin usaha.
9. Menerbitkan izin usaha

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Tanaman Pangan