1. Surat Permohonan ( 5 Rangkap ), menggunakan Kertas A4
2. Fotokopi KTP Pemohon (Kedua Orangtua/Wali)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon
5. Fotokopi KTP Anak dan atau Akte Kelahiran Anak
6. Fotokopi KTP dan atau Akte Kelahiran Calon Suami/Istri
7. Fotokopi Ijazah Terakhir dan atau Surat Keterangan Masih Sekolah
8. Surat Penolakan dari KUA
9. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskemas

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, untuk kemudian mendaftarkan Permohonan dan memberi Nomor Perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkarayang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM)
3. Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar
4. Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank maupun mesin EDC yang terdapat di PTSP Pengadilan Agama Pelaihari
5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas
6. Pemohon menerima satu Salinan Surat Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya dan beragama islam tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Adanya perubahan mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Setelah panggilan dianggap resmi dan patut pada sidang pertama, agenda sidang memeriksa identitas para pihak, apabila para pihak tidak lengkap maka pemeriksaan sidang ditunda dan pihak yang tidak hadir dipanggil kembali, setelah para pihak hadir lengkap maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Setelah pembuktian dirasa cukup oleh Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawintersebut.

Terhadap penetapan perkara tersebut, para pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penetapan dapat mengajukan upaya hukum Banding atau Kasasi terhadap Putusan Tingkat Pertama tersebut (terhitung 14 hari sejak putusan diucapkan - para pihak hadir semua atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir sidang). Apabila tahap upaya hukum telah terlaksana atau tidak ditempuh para pihak dan telah memenuhi kondisi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga penetapan tersebut dapat dilaksanakan.

Pendaftaran Dispensasi Nikah

Melalui aplikasi SIWAS MARI Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website pengaduan.papelaihari@gmail.com atau WA dan Nomer telpon : 0811 5150 444