1. Fotokopi KTP
2. Bukti transfer PNBP
3. Pasphoto ukuran 2 x 3

1. Panmud Gugatan mengajukan permintaan kepada Panitera untuk menerbitkan Akta Cerai pada hari putusan BHT
2. Panitera Memerintahkan Petugas Meja III untuk membuat Akta Cerai
3. Petugas Meja III membuat Akta Cerai sesuai dengan perintah Panitera
4. Panitera menandatangani Akta Cerai
5. Petugas Meja II mencatat Akta Cerai pada Buku Register Akta Cerai
6. Petugas Meja II Menyerahkan akta cerai kepada Petugas Meja III
7. Petugas Meja III Mencatat Akta Cerai pada buku bantu Penyerahan Akta Cerai dan menyerahkan tindasannya kepada Panmud Hukum untuk diarsipkan
8. Petugas Meja III Menerima permintaan akta cerai dari para pihak
9. Panmud Gugatan Menerima slip storan PNBP dari bank yang ditunjuk dan membukukannya pada Buku HHKL
10. Petugas Meja III Menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak setelah terlebih dahulu menandatangani tanda penerimaan akta cerai
11. Panitera Mengarsipkan tindasan Akta Cerai.
12. Petugas Meja II Menerima Akta Cerai dari Petugas Meja III.

Pengambilan Akta Cerai dapat dilakukan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap

PNBP dikutip sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Peradilan Agama

Akta Cerai

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Kabanjahe kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, dan Pengadilan Agama Kabanjahe akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.