1. 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
2. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
3. 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
4. 4. Renstra PD;
5. 5. Perjanjian Kinerja Eselon II;
6. 6. Cascading;
7. 7. Pohon Kinerja;

1. I. PD KABUPATEN PD menumpulkan LKIP dan Perjanjian Kinerja Kepala PD yang diterapkan pada tahun berjalan.
2. II. BAGIAN ORGANISASI 1. Mengoreksi Draft Perjanjian Kinerja PD dan LKIP 2. Draft Perjanjian Kinerja Eselon II dan LKIP, setelah dikoreksi dapat dilakukan asistensi/konsultasi dengan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah ditandatangani Kepala PD; 3. Apabila ada koreksi atau perbaikan dikembalikan ke PD masing masing, 4. Apabila Draft PK dan LKIP tidak ada perbaikan dan / atau sudah diperbaiki oleh PD maka Perjanjian Kinerja eselon II dan LKIP disampaikan ke Bagian Organisasi untuk ditindaklanjuti penandatanganan oleh Bupati Lahat. 5. PK dan LKIP yang sudah di tandatangani oleh Bupati Lahat akan diserahkan kepada PD.

Tidak dipungut biaya

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT