1. Mengisi formulir permohonan:
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah.
4. Persetujuan tetangga yang diketahui oleh RT, Lurah/Kepala Pekon dan Camat setempat.
5. Persetujuan dan foto copi KTP pemilik tanah, bila nama pemilik tanah berbeda dengan pemohon.
6. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa.
7. Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa.
8. Fotocopi KRK dan surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK.
9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum) beserta pengesahannya dan NPWP.
10. Rekomendasi dari OPD teknis atau tim teknis.
11. Berita acara hasil peninjauan lapangan.
12. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).
13. Gambar rencana teknis bangunan gedung yang dibuat oleh tenaga perencana konstruksi bersertifikat.
14. Rekomendasi kesesuaian tata ruang (Bangunan yang berdampak sosial ekonomi)
15. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
16. Rekomendasi Andalalin, untuk bangunan yang berdampak pada lalu lintas sesuai ketentuan.
17. Rekomendasi pengendalian kebakaran dari BPBD.

1. Pemohon mengentri data permohonan izin melalui aplikasi, mencetak dan melengkapi persyaratan, serta menyerahkan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap berkas diregistrasi dan mencetak tanda terima berkas pendaftaran serta menyerahkan kepada pemohon.
3. Kasi Sistem Pelayanan melakukan verifikasi ulang, dan menyerahkan berkas kepada Kabid Pengawasan PM.
4. Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan menyerahkannya kepada PD teknis.
5. PD teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi teknis serta menyampaikannya kepada Kabid Pengawasan PM dan/atau di entri melalui aplikasi.
6. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
7. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
8. Kasi Penerbitan melakukan penetapan izin.
9. Petugas Back Office mencetak surat izin, lalu diparaf oleh Kasi Penerbitan dan Kabid Pelayanan Perizinan.
10. Kepala Dinas menandatangani surat izin.
11. Front Office memberi cap dinas pada surat izin, melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon serta petugas arsip.

Tidak dipungut biaya

Dokumen Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).