1. Persyaratan Umum: a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau Security Clearance. c. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (medical check-up report) dilaksanakan di rumahsakit tingkat pusat/provinsi. d. Diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes. e. Mampu mengoperasionalkan komputer secara mandiri.
2. Persyaratan Administratif: a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS): (1) Berpangkat minimal Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c. (2) Mendudukijabatan strukural Eselon I pada level pimpinan di tingkat pusat atau pemerintah provinsi. (3) Menduduki jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon I di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. (4) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3). (5) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan tempat bertugas kepada instansi induknya. (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
3. Persyaratan Administratif: b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI): (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1 (satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDPP) minimal 1 (satu) tahun. (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI. (3) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas diluar struktur organisasi TNI, diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI. (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
4. Persyaratan Administratif: c) Unsur Polri: (1) Berpangkat minimal perwira tinggi bintang 1(satu) dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDPP) minimal1 (satu) tahun. (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat. (3) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri, diusulkan melalui kementerian/lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI. (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
5. Persyaratan Administratif: d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK): (1) Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan/atau jabatan lain yang setara dengan jabatan eselonI. (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2). (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
6. Persyaratan Administratif: e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta: (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam organisasi dan menduduki jabatan pimpinan organisasi tingkat pusat/nasional atau tingkat provinsi. (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2). (3) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saatterhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
7. Persyaratan Administratif: f) Unsur Tokoh Masyarakat: (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) dan diutamakan Strata-2 (S-2). (2) Berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan. (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur LemhannasRI. (4) Telah mendaftarkan diri/memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

1. Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut: a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai Calon Peserta dari pimpinan pusat instansi. b) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan nomor HP dan alamat email yang ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan. c) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDUIV). d) Pasfoto latar belakang merah ukuran 4x6, suami/istri Calon Peserta, pakaian sipil lengkap (PSL). e) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir. f) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir. g) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional/Sesko Angkatan/Sesko TNI/ Sespimmen/Sespimti Polri. h) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi/ KemenRistek Dikti). i) Sertifikat Toefl (asli diserahkan). j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK dari Polri (sipil), asli diserahkan. k) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/Security Clearance (TNI & Polri). l) Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli Medical Check Up lengkap Asli.
2. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A. Hp 08129102425, atau melalui Letkol Cpl (K) Retno Sulistianingsih Hp. 081286023467, Telp. (021) 3832125, 3832154, Fax (021) 3510582, Email: kabag.dagri@lemhannas.go.id dan bag_seldik@yahoo.com.

Jangka waktu tersebut merupakan periode pelaksanaan PPSA. Dilaksanakan secara off campus dengan metode e-learning dan teleconference selama 1 bulan dan dilanjutkan on campus selama 4 bulan di Lemhannas RI.

Biaya pendidikan dibebankan kepada DIPA Lemhannas RI/APBN Tahun Anggaran 2022. Disediakan juga buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.

Pendidikan PPSA

• Pengaduan atau saran disampaikan kepada Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Jalan Medan Merdeka Selatan 10 Jakarta 10110.
• Pengaduan atau saran juga dapat disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/