1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBP ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengambilan buku tanah
6. 6. Analis melakukan pemeriksaan dan verifikasi buku tanah
7. 7. Proses pencatatan peralihan hak pada buku tanah
8. 8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan
9. 9. Pencatatan produk pelayanan
10. 10. Penyerahan Produk layanan

5 Hari

T  = (1‰x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00.

Sertipikat Balik Nama kepada Ahli Waris

Loket Pelayanan Pengaduan

Pengadu menyampaikan aduannya dengan mekanisme sbb:

 a. Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung 

b. Via Telepon/call center/sms center Petugas melakukan perekaman, mengidentifikasi dan memvalidasi Pengadu, dan pencatatan mengenai substansi Pengaduan ke dalam formulir pengaduan 

c. Secara Tertulis Surat aduan akan diterima petugas persuratan dan akan diserahkan kepada unit kerja terkait tata usaha 

d. Via media cetak/media online, email, media sosial atau situs web Kementerian

 2. Pengaduan berupa informasi pertanahan/informasi tata ruang dapat langsung ditangani dengan memberikan jawaban atas Pengaduan. Jika tidak selesai dan membutuhkan penanganan oleh unit teknis maka lanjut ke Pemeriksaan dan pendistribusian