1. • Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
2. • Formulir UKL-UPL
3. • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa
4. • Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta akta perubahan badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan
5. • Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatan
6. • Fotokopi dokumen hak atas tanah
7. • Fotokopi kerelaan bermaterai atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah
8. • Fotokopi rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan
9. • Gambar draf site plan atau Rencana Tata Bangunan (RTB) yang ditandatangani pemrakarsa
10. • Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup
11. • Gambar/design teknis pengelolaan lingkungan hidup
12. • Dokumen Pendirian usaha dan/atau kegiatan
13. • Profil usaha dan/atau kegiatan

1. • Pemrakarsa mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
2. • Permohonan Izin Lingkungan dan Formulir UKL-UPL diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan tata ruang
3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan dalam sengketa, dan/atau konflik dan/atau pelanggaran hukum, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
4. • Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan dilokasi kegiatan dan melalui multimedia
5. • Setelah dinyatakan lengkap administrasi akan dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Formulir UKL-UPL, apabila formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan Sekretariat KPA Kabupaten.
6. Tim Pemeriksa UKL-UPL melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi dengan kriteria yang ditentukan
7. • Dalam hal formulir UKL-UPL dapat diterima dan substansi sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka dapat dilanjutkan dengan penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten serta pembuatan draf Izin Lingkungan
8. • Dalam hal formulir UKL-UPL substansi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka formulir dikembalikan untuk diperbaiki oleh pemrakarsa dan disampaikan kembali untuk dilakukan pemeriksaan
9. • Pembuatan draf Izin Lingkungan yang akan disampaikan ke DPMPTSP untuk penerbitan Izin Lingkungan

12 (Empat belas) hari sejak diterimanya formulir UKL-UPL dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pemeriksaan formulir UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat