1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, Jika Mantan Suami atau Mantan Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
5. Membayar Panjar Biaya Perkara
6. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos Besar

1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry indentitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat /Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan /Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Stabat menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Gugatan Hak Asuh Anak
- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu (2 x Panggilan P) + (3 x Panggilan T)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan 

Salinan Putusan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.