1. PNS mengajukan permohonan Suart Belajar kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM;
3. fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang dilegalisir;
4. fotokopi ijazah dan transkip terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang dilegalisir
5. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan bahwa program pendidikan yang terpilih dilaksanakan di kampus dan bukan merupakan kelas pararel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain, dan ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
7. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangakan bahwa status CPNS masih menjadi siswa atau mahasiswa;
8. Surat Penyataan dari Kepala OPD yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai/dapat mendukung tusi CPNS yang bersangkutan

1. Mengusulkan Permohonan Surat keterangan Izin Belajar;
2. Menerima berkas dari usulan dari OPD dan mendisposisi untuk proses lebih lanjut;
3. Memverifikasi berkas usulan surat keterangan belajar, membuat draf surat keterangan belajar;
4. Memeriksa draf surat keterangan belajar,jika sesuai dilanjutkan tanda tangan;

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Belajar