1. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
2. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
3. Surat rekomndasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
4. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksanan ibadah umroh/ biro perjalanan

1. Klien / kuasahukum/ keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negera
3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri
4. Klien menerima surat izin pergi keluar kota/ luar negeri melalui Pembimbing Kemasyarakatan

1. Untuk di Bapas, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diterus-kan ke Kanwil atau ditolak 2. Untuk di kanwil, paling lama 7 hari ker-ja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan dite-ruskan ke Ditjen Pas atau ditolak 3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan leng-kap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau di-tolak 4. Untuk di Kementerian, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah mendapat rekomendasi TPP Pusat, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Tidak dipungut biaya

Surat ijin Menteri Hukum dan HAM untuk klien pema-syarakatan yang bepergian ke luar negeri

1. Publik menyampaikan pe-ngaduan melalui sarana yang disediakan Bapas, Kanwil, Dit-jen Pas, dan/ atau Kementerian 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Penga duan de-ngan menyampaikan reko-mendasi kepada Kepala Bapas, Kakanwil, Dirjen Pas, dan/atau Menteri 3. Kepala Bapas, Kepala Kan-wil, Dirjen Pasdan atau Men-teri menelaah dan memberi arahan dalam rangka meres- pon pengaduan 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbai-kan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan