1. Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum

1. Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaran sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara: Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkana.Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada b.Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c.Mengumpulkan fakta yang merupkan landasan analisis dan pemecahan masalah d.Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa HukumTahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e.Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar
3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan
4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu yang dibutuhkan sejak surat permohonan diterima sampai

dengan tanggapan diberikan kepada pemohon adalah 3 hari kerja

Tidak dipungut biaya

Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan pelayanan Tahanan melalui sb Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :

a. Publik menyampaikan pengaduan

b. Direktur Bina narapidana dan Pelayanan Tahanan

mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam merespon

pengaduan;

c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan