1. 1. Salinan akte notaris pendirian perusahaan.
2. 2. Bukti memiliki NPWP perusahaan.
3. 3. Bukti memiliki alat bongkar muat barang
4. 4. Bukti memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari Pejabat yang berwenang.
5. 5. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
6. 6. Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint venture)

1. 1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan Surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta kelengkapannya.
2. 2. Petugas Pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian diproses ke Tim Teknis.
3. 3. Tim Teknis memproses permohonan dan menerbitkan Pertimbangan teknis.
4. 4. Pertimbangan Teknis Izin Usaa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP.

14 hari kerja setiap hari kerja

Rp. 250.000,- sampai dengan

Rp. 1.050.000,- sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2015

Pertimbangan Teknis Izin Usaa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

• Datang langsung
• Kotak saran
• Surat, ditujukan ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Adi Sucipto Km 9,2 Sungai Raya
• Telepon (0561) 722844

1. Petugas/Pengelola Pengaduan :

• Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Jumadi, SH