1. Permohonan tertulis dari narapidana keluarga /kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilam yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin ( KTP & KK )

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK,KTP,Pernyataan jaminan, pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut,dilaksanakan penelitian kemasyarakatan ( Litmas asal dan Litmas tujuan)
3. Kepala lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasrkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil
4. Kakanwil berdarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan ( untuk pemindahan dalam satu propinsi) Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasrkan sidang TPP menerbitkan surat persetujan/ penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
6. Kepala Lapas menerima surat persetujuan dan penolakan permohonan pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil / Ditjen Pemasyarakatan

WBP yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pemindahn atas dasar permintaan sendiri dan lapas meneruskan permintaan WBP tersebut ke Kanwil

Tidak dipungut biaya

Surat pesetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

Tidak ada pengaduan