1. Membawa Undangan/Pemberitahuan Sidang Tera Ulang
2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat

1. Kasi Pelayanan Metrologi Legal menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Penera, ditandatangani Kepala Dinas Perdagin
2. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
3. Pengelola Pelayanan (Kasi Pelayanan Metrologi Legal) mengevaluasi teknis dan dibantu Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera dan konsep SKRD sesuai Perda dan Perbup
4. Kepala Bidang Kemterologian memeriksa evaluasi teknis yang disusun Kasi Pelayanan Metrologi Legal pada SKHP
5. Kepala Dinas Perdagin menerbitkan SKHP dan SKRD dengan menandatangani SKHP dan SKRD
6. Pelaksana Administrasi memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Pemohon setelah Pemohon melakukan Pembayaran Retribusi, dan memberkaskan dokumen TTU

Penyelesaian teknis sesuai dengan jenis, tingkat kesulitan, dan kondisi UTTP yang ditera/ditera ulang.

Penyelesaian Administrasi 3 jam

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pembubuhan Cap Tanda Tera (CTT) pada UTTP dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Melalui konsultasi langsung di Kantor Dinas Perdagin 

Jl. Siti Armilah 8 Majalengka

Melalui telp/fax no. (0233) 281152