1. Surat ketersediaan pengalihan pencatatan BMD
2. Surat usulan dari SKPD yang akan menggunakan BMD

1. Membawa SK pejabat dan pengurus barang
2. Melakukan penelitian terhadap dokumen
3. Menyiapkan Nota Dinas Setda tentang permohonan izin pengalihan status penggunaan
4. Menyiapkan Surat Gubernur tentang izin pengalihan status penggunaan
5. Menyiapkan SK Gubernur tentang penghapusan penggunaan BMD

1-2 Jam / Perhari

Tidak dipungut biaya

Surat Penolakan, Surat Izin dan Surat Keputusan

1. Pengaduan pelayanan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pengaduan secara tidak lang sung disampaikan secara tertulis dengan jelas dan bertanggungjawab serta menyebutkan identitas yang jelas dan disampaikan melalui telepon/fax : (0561)736541/738428, e-mail : bkad@kalbarprov.go.id atau kotak saran yang tersedia pada meja resepsionis
3. Bagi setiap orang/kelompok/badan usaha yang menyampaikan pengaduan langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan, akan diberikan surat/formulir tanda bukti pengaduan yang disediakan secara khusus
4. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut
5. Paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan, BPK PD Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti pengaduan tersebut
6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ditanggapi oleh penyelenggara pelayanan publik, pengaduan dapat dilanjutkan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah
7. Penyelenggara pelayanan publik akan menyampaikan laporan pengaduan dan atau tindak lanjut hasil penyelesaian pengaduan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah