1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat kuasa ( bila pengurusan permohonan ini dikuasakan ) – Bermaterai
3. Fotocopy SPPT PBB P-2 tahun berjalan
4. Foto copy KTP / SIM wajib pajak dan kuasanya
5. Foto Obyek (tanah dan/atau bangunan)
6. Mengisi SPOP termasuk Denah Lokasi Objek Pajak beserta NOP tetangga kanan / kiri dan LSPOP
7. Denah / peta harus digambar sesuai ketentuan :
8. •      Pecah : lokasi sisa induk dan lokasi OP baru / jalan terdekat harus digambar
9. •      Alih obyek : OP dan lokasi tetangga berhimpit / jalan terdekat harus di gambar
10. Foto copy kepemilikan tanah berupa Sertifikat / akta jual beli / PPJB / Letter C / Petok D ( legalisir / menunjukkan asli )
11. Foto copy bukti peralihan tanah berupa akte jual beli / PPJB (yang dilegalisir / menunjukkan aslinya)/ Ikatan jual beli desa / kelurahan/ surat keterangan waris lainnya dilegalisir PPAT / desa / kelurahan.
12. Foto copy surat keterangan alih fungsi tanah / ijin pengeringan dari instansi berwenang bagi yang berasal dari tanah basah / surat ijin persetujuan pemanfaatan ruang (IP2R) untuk bidang tanah < 1 ha
13. Foto copy surat ijin lokasi untuk bidang tanah > 1 ha
14. Foto copy site plan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
15. Surat pernyataan bahwa berkas sudah sesuai dengan aslinya ( Bermaterai )
16. Melunasi tunggakan (print out )

1. Wajib Pajak Mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas persyaratan
2. Mengkonsultasikan kepada petugas informasi
3. Wajib Pajak mendapatkan nomor antrian
4. WP menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan sesuai nomor antrian
5. Petugas informasi meneliti kesesuaian data, kelengkapan dan kebenaran berkas
6. Petugas informasi Mengembalikan berkas permohonan yang kurang / tidak lengkap
7. WP mendapatkan tanda terima berkas permohonan jika persyaratan sudah lengkap
8. Pelaksana bidang menrima dan meneliti kesesuaian dan kebenaran berkas
9. Pelaksana bidang meneliti dan mencocokan dengan basis data Sismiop
10. Membuat perincian data atribut dan data geospacial
11. Melakukan penelitian lapang jika diperlukan untuk menyesuaikan perincian data permohonan dan kondisi lapangan
12. Pelaksana Bidang menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Bangunan
13. Memberi Nomor Objek Pajak (NOP)
14. Pelaksana Bidang membuat konsep hasil keluaran
15. Meneruskan kepada Kepala BPPD Kab. Sidoarjo untuk mendapatkan pengesahan
16. Meneruskan hasil keluaran kepada petugas informasi
17. Wajib Pajak menerima hasil keluaran setelah proses selesai

13 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

SK NJOP