1. 1. Identitas a. Perorangan - Jati diri Wajib Pajak KB (e-KTP) Suket & Kartu Keluarga Asli) - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpian serta stempel cap badan hukumyang bersangkutan - Fotocopy KTP asli yang dikkuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunkan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan forocopy KTP yang kuasakan.
2. 2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK asli dari Unit Regident asal
3. 3. Tindasan Surat Pengantar Mutasi
4. 4. a. Kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemnidahtanganan karena jual beli; b. risalah lelang Ranmor dan/ atau putusan pengeadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang; c. akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/ atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d. akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan ranmor sebagai modal; e. akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau f. surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan.
5. 5. Bukti HAsil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

1. Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor di Loket Cek Fisik
2. Melakukan pendaftaran mutasi pada loket pendaftaran mutasi
3. Penyerahan tanda bukti pendaftaran dari BPKB pada loket pendaftaran fiskal
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran
6. Pengambilan SKPD di Loket Penyerahan SKPD
7. Pengambilan Surat Keterangan Fisksal di Loket Penyerahan Surat Keterangan Fiskal

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB

2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama (BBN –KB);
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

1. SKPD (jika telah melewati masa jatuh tempo), 2. Surat Keterangan Fiskal Daerah

1. Loket Informasi dan Pengaduan

2. Kotak Saran

3. Emai : uptpendapatanmeranti@gmail.com