1. Permohonan penggunaan tanah dan bangunan;
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy NPWP;
4. SIUP perusahaan ;
5. Foto copy akta pendirian/perubahan perusahaan;
6. Proposal rencana pemanfaatan;
7. Surat pernyataan ( keabsahan dokumen, kesiapan untuk di inspeksi, kesiapan menjaga K5, serta kesiapan untuk memberi laporan tertulis kegiatan usaha );
8. Laporan operasional kegiatan usaha (untuk perpanjangan);
9. Foto copy perjanjian penggunaan tanah dan bangunan sebelumnya.

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan;
2. Petugas pelayanan jasa melakukan pengecekan terhadap permohonan dan persyaratan yang di ajukan serta melakukan analisa kesesuaian jenis usaha, luasan tanah / bangunan, desaign atau denah rencana pembangunan dengan ketersediaan lahan dan master plan pelabuhan perikanan;
3. Kepala Pelabuhan melakukan pengajuan rekomendasi penggunaan tanah dan bangunan kepada Direktur Kepelabuhanan Perikanan untuk mendapatkan persetujuan prinsip;
4. Pengguna jasa melakukan klarifikasi dipelabuhan perikanan untuk permohonan penggunaan tanah seluas ? 100 m² s.d < 2000 m² dan atau bangunan diatas ? 100 m² s.d < 200 m², dan atau klarifikasi di Direktorat kepelabuhanan perikanan untuk permohonan penggunaan tanah seluas ? 2000 m² dan atau bangunan seluas diatas ? 200 m² ;
5. Direktur Kepelabuhanan Perikanan menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan tanah dan atau bangunan ;
6. Kepala Pelabuhan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah dan atau bangunan dengan pengguna jasa ;
7. Petugas Pelayanan Jasa menerbitkan nota pembayaran dan kode billing serta menyerahkan wajib bayar untuk dilakukan pembayaran;
8. Pengguna jasa melakukan pembayaran serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pelayanan Jasa;
9. Pengguna jasa menggunakan tanah dan atau bangunan sesuai dengan kontrak perjanjian penggunaan tanah dan bangunan.

1. 180 menit dilaur dari rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan diterbitkan/dikirimkan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

1. Penggunaan tanah dalam rangka tusi klaster 1 Rp. 10.000 /m²/ tahun ;

   
   
   

2. Pemeliharaan prasarana Rp 2500 /m²/ tahun ;

   
   
   

3. Bangunan sementara Rp 6000 /m²/ tahun ;

   
   
   

4. Bangunan semi permanen Rp10. 000 /m²/ tahun ;

   
   
   

5. Bangunan permanen Rp 15.000 /m²/ tahun .

   
   
   

Kontrak Perjanjian Pemanfaatan Lahan dan/atau bangunan

1. Menyediakan serta menempatkan kotak saran/aduan;

2. Pengelolaan aduan dilakukan oleh tim pengelolaan aduan dan menyertakan contact person SubKoor TKPU;

   
   
   
3. Email : ppp.kwandang@gmail.com;
4. Tindak lanjut pengaduan paling lama 1 x 24 jam.