Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

  1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
  2. Foto kopi NIB (Nomor Induk Berusaha)
  3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
  4. Fotokopi KTP Pemohon
  5. Pas Foto 3 x 4 berwarna
  6. Hasil Studi Kelayakan
  7. Isi Pendidikan
  8. Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan
  9. Sarana dan Prasarana Pendidikan
  10. Pembiayaan Pendidikan
  11. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
  12. Manajemen dan Proses Pendidikan
  13. Dokumen hak atas Tanah dan Bangunan

  1. Pemohon Mengajukan Permohonan Izin Usaha / Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS
  2. Lembaga OSS Memproses Permohonan Izin Usaha / Izin Operasional Atau Komersial
  3. Pmohon Melengkapi Persyaratan
  4. Loket Pelayanan Menerima data pemenuhan Komitmen
  5. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke loket pelayanan
  6. Tim Monitoring Melakukan Monitoring dan Mengisi BAP
  7. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memeriksa Hasil Monitoring dan Memberikan persetujuan untuk diterbitkan surat pengesahan komitmen dan dilanjutkan dengan proses tracking
  8. Loket Pelayanan Melakukan proses penginputan data pemenuhan komitmen
  9. Bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memaraf Berkas yang telah lengkap dan melakukan tracking
  10. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memaraf Berkas yang telah lengkap dan melakukan tracking
  11. Kepala Dinas Menotifikasi Permohonan Izin Operasional dan Menandatangani Surat Pengesahan Pemenuhan Komitmen
  12. Bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Mencetak Surat Pengesahan Pemenuhan Komitmen
  13. Sekretaris Daerah Menerima Laporan secara System
  14. Pemohon Menerima Surat Pengesahan Komitmen

3 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.25 tahun 2018  Tentang pelayanan Perizinan  berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

3. Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Siak

4. Keputusan Bupati Siak Nomor 39 /HK/KPTS/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur  Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Siak

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan"