1. Ada permintaan dari calon penyewa/pengguna.
2. Pengaturan jangka waktu penyewaan.
3. Perhitungan nilai sewa tanah/bangunan.
4. Penetapan besaran sewa.
5. Sewa atas tanah dan bangunan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian.
6. Pembayaran dilakukan sesuai perjanjian atau ketentuan yang berlaku.

1. Pengguna/pemohon mengajukan permohonan sewa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Pelabuhan menerima dan mendisposisi surat permohonan sewa lahan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha memberi catatan penyelesaian dan penyampaian surat permohonan sewa lahan/bangunan kepada petugas layanan;
4. Petugas layanan membuat dan menyampaikan draft surat rekomendasi kemudian menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
5. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha memeriksa, memaraf dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Kepala Pelabuhan;
6. Kepala Pelabuhan memeriksa, jika permohonan disetujui, maka ditandatangani dan mengajukan surat rekomendasi ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, jika tidak disetujui dikembalikan kepada pemohon;
7. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan prinsip kepada Kepala Pelabuhan;
8. Kepala Pelabuhan menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan prinsip pemanfaatan lahan dan mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
9. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha membuat catatan penyelesaian dan menyampaikan kepada petugas layanan;
10. Petugas layanan menerima, menyusun dan menyampaikan draft kontrak pemanfaatan lahan/bangunan kepada Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha;
11. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha menerima dan memverifikasi, memberi paraf, dan menyampaikan draft kontrak pemanfaatan lahan kepada Kepala Pelabuhan;
12. Kepala Pelabuhan menandatangani dan menyampaikan surat perjanjian kontrak kepada pemohon;
13. Jika semua tahapan sudah dilaksanakan, maka pemohon dapat menerima surat perjanjian kontrak.

1. Mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan permohonan disetujui oleh Kepala Pelabuhan. (50 menit/berkas)

2. Pengajuan dari Kepala Pelabuhan sampai mendapatkan persetujuan Dirjen Perikanan Tangkap (+- 6 hari)

3. Setelah mendapatkan jawaban dari Dirjen Perikanan Tangkap, maka Kepala Pelabuhan mengeluarkan ijin prinsip. terhitung sejak terbitnya ijin prinsip sampai dengan penandatanganan dan penyampaian kepad Pihak pengguna. (+- 60 menit)

1. Penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi Pelabuhan perikanan

    a. Klaster 1 (per m2 per tahun) = Rp10.000,00

    b. Klaster 2 (per m2 per tahun) = 2% x NJOPPemeliharaan Prasarana

2. Pemeliharaan Prasarana (per m2 per tahun) = Rp2.500,00

BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN :

1. Bangunan sementara (per m2 per tahun) = Rp. 6.000,00

2. Bangunan semi permanen (per m2 per tahun) = Rp. 10.000,00

3. Bangunan Permanen (per m2 per tahun) = Rp. 15.000,00

TANAH YANG DIPAKAI UNTUK :

1. Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan

    a. Lapangan terbuka beratap (per m2 per tahun) = Rp1.500,00

    b. Lapangan terbuka tidak beratap (per m2 per tahun) = Rp1.000,00

2. Tempat penumpukan barang

    a. Lapangan terbuka beratap (per m2 per tahun) = Rp1.500,00

    b. Lapangan terbuka tidak beratap (per m2 per tahun) = Rp1.000,00

Lahan/Bangunan Disewa

Kotak Saran/Pengaduan