1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Fotokopi KTP Pimpinan
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Apabila Pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP
5. Biodata Tukang Gigi
6. Surat Keterangan Kepala desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
7. Surat Rekomendasi dari PTGI (Persatuan Teknik Gigi indonesia)
8. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kabupaten Siak
9. Rekomendasi dari Kepala Pukesmas setempat
10. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah
11. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar)
12. Surat izin Tukang Gigi yang Lama (Asli) (Tambahan Syarat Untuk Perpanjangan Izin

1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Loket Pelayanan Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melakukan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
4. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
5. Tim Survey Melakukan survey lapangan
6. Tim Survey Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Laporan Hasil Survey
7. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memeriksa dan Memverifikasi Hasil Survey Lapangan
8. Loket Pelayanan Melakukan Proses Penginputan Data
9. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memaraf dan Melakukan Proses Tracking
10. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memaraf Berkas yang telah lengkap dan melakukan tracking
11. Kepala Dinas Menandatangani izin secara elektronik
12. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Mencetak Surat Izin
13. Loket Pelayanan Menerima Berkas dan Surat Izin yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

10 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 39.Tahun 2014 Tentang Pembinaan ,Pengawasan dan Perizinan ,Pekerjaan Tukang Gigi

2.Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

3. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak