1. 1. Persyaratan Teknis PNS dapat diberikan izin belajar jika memenuhi ketentuan : a. Memiliki masa kerja satu tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, kecuali CPNS Guru: • CPNS Guru dengan ijazah terakhir SPG, SGO, PGA, DII atau DIII • PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru dengan basic pendidikan terakhir SPGTK/ SPG/SGO atau SMTA Kejuruan, DII dan DIII b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik; c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin; d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; e. PNS belum berstatus sebagai siswa/mahasiswa; f. Jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah/kuliah wajar/ terjangkau (logis); g. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada OPD, bagi : • PNS yang menduduki jabatan fungsional umum • PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru SD h. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan basic pendidikan terakhir. Ketentuan ini berlaku bagi : • PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu • PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Mata Pelajaran i. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka dan Universitas/Perguruan Tinggi lain yang mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ); j. Program pendidikan yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan; k. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; l. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; m. Tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2. Persyaratan Administratif : a. Permohonan dari PNS; b. Pengantar dan nominatif dari OPD; c. SK PNS atau SK pangkat terakhir dan SK jabatan dilegalisir; d. Ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir; e. Surat keterangan uraian tugas; f. Surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin; g. DRH dan SKP tahun terakhir; h. Surat izin operasional atau surat keterangan akreditasi dari lembaga yang berwenang; i. Rekomendasi dari Pimpinan OPD.

1. PNS menyampaikan permohonan tertulis melalui OPD
2. OPD mengirimkan permohonan kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM;
3. Petugas pengadministrasi izin belajar mengecek kelengkapan persyaratan;
4. Jika tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan ke OPD;
5. Jika berkas permohonan sudah lengkap/sesuai dengan ketentuan maka petugas pengadministrasi izin belajar akan memproses penerbitan izin belajar dengan membuat konsep surat izin belajar;
6. Mengajukan Konsep surat izin belajar kepada Bupati untuk ditandatangani;
7. Surat izin belajar yang sudah ditandatangani dikirim kembali ke BKPSDM;
8. Menyerahkan Surat izin belajar kepada PNS melalui OPD.

3 Minggu

Tidak dipungut biaya

surat izin belajar

1.   Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala BKPSDM Kab. Mukomuko

JL.Imam Bonjol,Komplek Perkantoran Pemkab.MukomukoMukomuko

2.   Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan  /

langsung via :

Telepon/Fax  : 0737-5200040 / 0737-71394

Email             : bkpsdm.mm@gmail.com

Website         : http://bkpsdm.Mukomukokab.go.id