1. 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja;
2. 2. FC Salinan Keputusan inkrah dari Pengadilan;

1. 1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan usul pemberhentian karena melakukan tindak pidana ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. 2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
3. 3. PNS menunggu proses pengiriman usul.
4. 4. PNS menerima SK Pensiun

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung selama maksimal 1 minggu

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pemberhentian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

• Datang langsung
• Kotak saran/pengaduan
• Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahmad Yani, Pontianak

• Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
• Faks : (+62561) 730062

2. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

• Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
• Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar
• Petugas  Pengelolaan  Pengaduan/ 3. Petugas  Pengelolaan  Pengaduan/ Kasubbag   Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahaan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

4. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.