1. 1. Laporan Perkawinan Pertama PNS;
2. 2. Fotocopy salinan sah surat nikah/akta perkawinan (2 rangkap legalisir);
3. 3. Pas foto istri/suami ukuran 3x4 cm (2 lembar hitam putih);
4. 4. Fotocopy SK CPNS (2 rangkap legalisir);
5. 5. Fotocopy SK PNS (2 rangkap legalisir); dan
6. 6. Fotocopy SK Pangkat terakhir (2 rangkap legalisir)

1. 1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi pembuatan Karis/Karsu;
2. 2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum ASN Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN;
3. 3. PNS menunggu proses administrasi selama kurang lebih 3 bulan
4. 4. PNS menerima Kartu Istri/Kartu Suami.

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses persetujuan bisa berlangsung selama 3 bulan

Tidak dipungut biaya

Kartu Istri dan Kartu Suami

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

• Datang langsung
• Kotak saran/pengaduan
• Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahmad Yani, Pontianak

• Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
• Faks : (+62561) 730062

2. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

• Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
• Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar

3.  Petugas  Pengelolaan  Pengaduan / Kasubbag   Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahaan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

4.    Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.