1. a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
2. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. 3. Foto Copy Akta Pendirian;
4. 4. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU;
5. 5. Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1 Lembar;
6. 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab;
7. 7. Rencana Kegiatan Usaha;
8. 8. Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);
9. 9. Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan yang diterbitkan Bupati;
10. 10. Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan yang diterbitkan Gubernur;
11. 11. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
13. 13. Peta Lokasi dengan sekala 1:100.000 atau 1:50.000 dilengkapi dengan titik Koordinat;
14. 14. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
15. 15. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
16. 16. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan. dalam Peraturan Perundang – Undangan
17. PERSYARATAN TEKNIS :
18. b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) :
19. 1. Pertimbangan Teknis Ketersedian Lahan dari Dinas Kehutan (jika areal berasal dari kawasan hutan);
20. 2. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk Rencana Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, Rencana tempat Produksi akan diolah;
21. 3. Peryataan Kesanggupan a. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sitem untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran; c. Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang dilengkapi rencana kerja dan rencana pembiayaan; d. Melaksanakan Kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar
22. 4. Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Kelapa Sawit 100.000 Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu 150.000 Ha.
23. c. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
24. 1. Jaminan pasokan bahan baku sesuai format pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;
25. 2. Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
26. 3. Pernyataan Kesediaan Untuk Melakukan Kemitraan Format Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.
27. 1. Pertimbangan Teknis Ketersedian Lahan dari Dinas Kehutan (jika areal berasal dari kawasan hutan);
28. 2. Jaminan pasokan bahan baku sesuai format pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;
29. 3. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk Rencana Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
30. 5. Peryataan Kesanggupan :
31. a. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sitem untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); b. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran; c. Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang dilengkapi rencana kerja dan rencana pembiayaan; d. Melaksanakan Kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan.
32. 6. Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Kelapa Sawit 100.000 Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu 150.000 Ha.
33. 7. Bukti Musyawarah Kesepakatan Penyerahan Tanah dan Imbalanya Dengan diketahui Bupati/Gubernur (jika lahan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat).

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan :
2. a. Penerimaan Berkas Permohonan;
3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
4. c. Pemeriksaan Lapangan;
5. d. Pengumuman Permohonan Izin di Fasilitas Publik Kecamatan/Desa;
6. e. Menerima Masukan Masyarakat secara tertulis dari hasil Pengumuman dan melakukan kajian;
7. f. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
8. g. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan/Surat Penolakan;
9. h. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perkebunan.

1. 10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap Memberikan Pernyataan Ditolak/Menyetujui Permohonan;
2. Melakukan Pengumuman Permohonan di Kantor Kecamatan/Desa 7 (Tujuh) hari kerja setelah pernyataan permohonan dinyatakan diterima;
3. Menerima masukan masyarakat atas permohonan Izin secara tertulis dilengkapi dokumen selama 30 (Tiga Puluh) hari setelah memasang pengumuman di Kecamatan/Desa setempat;
4. Kajian masukan masyarakat selama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah masa masukan tertulis masyarakat berakhir;

Permohonan disetujui/ditolak.

Tidak dipungut biaya

Naskah Izin Usaha Perkebunan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

1. Lapor.go.id

2. Datang Langsung Ke Kantor