1. Mengajukan surat permohonan fasilitasi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus melalui kegiatan olahraga, kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga proposal yang ditandatangani oleh Lembaga/Komite/Klub/KONIDA/Organisasi Olahraga.
2. Melampirkan foto copy Akte Notaris Legalisir Pendirian Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat dan/atau melampirkan foto copy AD/ART Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat
3. Melampirkan foto copy Rekening Bank atas nama Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat
4. Melampirkan foto copy keterangan terdaftar di Kemenkumham atas nama Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat
5. Melampirkan foto copy NPWP atas nama Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat
6. Melampirkan foto copy SK Kepengurusan yang diakui Pemerintah
7. Melampirkan Rekomendasi dari Dispora atau Dinas yang menangani olahraga
8. Pemohon menyertakan surat tembusan yang disampaikan kepada kabupaten/kota instansi pemerintah yang menangani olahraga, KONI, induk organisasi olahraga pengcab, pengkab/pengkot serta kepada provinsi instansi pemerintah yang menangani olahraga, KONI, induk organisasi olahraga (pengprov).
9. Bersedia membuat laporan kegiatan fasilitasi pembinaan yang diterima dilengkapi dengan dokumentasi
10. Bantuan tidak diberikan untuk perorangan

1. Ketua/Sekretaris Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat mengusulkan proposal kegiatan olahraga yang ditujukan ke Menteri Pemuda dan Olahraga yang bertanggungjawab dilengkapi dengan salinan tentang :
2. a. foto copy Akte Notaris Legalisir Lembaga/Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat dan/atau melampirkan foto copy AD/ART Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat;
3. b. foto copy Rekening Bank atas nama Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat;
4. c. foto copy surat keterangan terdaftar di Kemenkumham;
5. d. foto copy NPWP atas nama Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat;
6. e. foto copy SK Kepengurusan;
7. f. program kerja Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat;
8. g. ijin domisili dari instansi yang berwenang (disarankan);
9. h. bersedia menerima dan memanfaatkan fasilitasi seoptimal mungkin sesuai petunjuk yang diberikan
10. 2. Proposal yang disampaikan oleh pengurus Organisasi Olahraga dan Kelompok Masyarakat, disusun dengan sistematika, sekurang-kurangnya memuat :
11. a. Latar Belakang memuat antara lain orientasi proposal dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan gambaran umum;
12. Tujuan kegiatan (sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing);
13. Sasaran kegiatan (realisasi pekerjaan yang ingin dicapai)
14. Pogram Kerja (tahun berjalan)
15. Waktu/Jadwal dan tempat kegiatan
16. Kondisi lembaga organisasi olahraga/yayasan/klub olahraga memuat kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang di daerah, termasuk inventaris yang dimiliki.
17. Rincian Anggaran Biaya.
18. h. Penutup
19. 3. Sebelum ditetapkan sebagai calon penerima Fasilitasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Pada Program Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus melalui kegiatan olahraga terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap proposal dari klub olahraga yang diterima, Tim verifikasi dibentuk melalui keputusan KPA, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi
20. 4. Ketua/Sekretaris lembaga olahraga masyarakat/yayasan/klub olahraga masyarakat akan menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) nota kesepahaman dengan Pemerintah yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersifat mengikat berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku dalam pemberian fasilitasi bantuan ke masyarakat/stakeholder
21. 5. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan di ajukan ke Pejabat Pembuat SPM untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapan dan kesesuaian administrasinya
22. 6. SPM yang telah ditandatangani diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), atas dasar SP2D yang diterima dari KPPN, Bendahara Bidang Keolahragaan Satuan Kerja Mekanisme bantuan langsung membukukan transaksi kedalam Buku Kas Umum (BKU), untuk selanjutnya fasilitasi pembinaan klub olahraga penyalurannya dilaksanakan secara langsung murni oleh SKPD yang membidangi olahraga dalam bentuk barang dan atau jasa

Maksimal 45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

Tidak dipungut biaya

Jenis kegiatan olahraga yang dapat dibiayai dengan Dana Fasilitasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Pada Program Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus adalah : 1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Olahraga Tradisional Dan Layanan Khusus 2. Fasilitasi Bantuan Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat, dan Olahraga Di Lapas

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog.