1. Surat Permohonan
2. Membawa alat UTTP

1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU; Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera; Kepala Dinas atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP; Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD (STS), memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Menyesuaikan Syarat Teknis dan Kondisi UTTP

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang sehingga UTTP dibubuhi cap tanda tera sah (Terteranya Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang beredar di masyarakat)

Mendatangi Kantor Diskopperindag