1. Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penanganan
2. Surat Pengantar dari UPT
3. Fotocopy berkas Tahanan

1. Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
3. Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan (bisa melalui e-mail yantah_bankum@yahoo.com)
4. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan
5. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen.Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut
6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pema syarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung;
7. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
8. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut.

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana

Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .

Tidak dipungut biaya

Tersampaikannya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung.

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina

Narapidana dan Pelayanan tahanan melalui Sub. Bagian Tata

Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Publik menyampaikan pengaduan

2. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mendisposisi

kepada Kasubdit terkait dalam rangka merespon pengaduan.

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.