1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor. c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : 1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

1. Wali/ Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian PB

Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke

Kanwil atau ditolak;

- Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke

Ditjen Pas atau ditolak;

- Untuk di Ditjen Pas, ± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan

untuk disetujui atau ditolak.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan

menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala

Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka

merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan