1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen : a. salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat; 3. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen: 4. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 5. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 6. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia 7. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan 8. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

1. Wali/ Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas.
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Ditjen Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Untuk kasus tertentu, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Ditjen dan rekomendasi instansi terkait
7. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB
8. Untuk kasus tertentu Menteri menetapkan pemberian PB
9. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB
10. Lapas melaksanakan SK pemberian PB

Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan

diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

- Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan

dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan

diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;

- Untuk di Ditjen Pas, paling lama ± 30 hari kerja sejak

persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP,

pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan

menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala

Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka

merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan.